Monarki absolut, diperintah selama 51 tahun oleh Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei yang kaya minyak pertama kali mengumumkan KUHP baru pada tahun 2013, namun berjalan sepenuhnya.
Kemenkumham, lanjut dia, bersama sejumlah elemen sudah menyosialisasikan beleid RKUHP baru ke masyarakat. Termasuk, melalui lembaga bantuan hukum (LBH) hingga Dewan Pers.
Faktor lainnya adalah minimnya sosialisasi KUHP kepada masyarakat. Karenanya, dia berharap KUHP baru ini bisa segera disosialisasikan pemerintah hingga ke pelosok Tanah Air.
Sosialisasi KUHP yang dilakukan Kemenkominfo merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal KUHP baru.
Secara politis dengan disahkannya KUHP Baru ada kebanggaan nasional ketika melepaskan diri dari belenggu Undang-undang yang bersifat kolonial.
AHY juga menekankan agar KUHP baru tidak dimanfaatkan untuk membungkam suara kritis dari publik.
Berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHP baru berkaitan dengan kebebasan berekspresi, berpendapat, berdemokrasi.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan hanya sebagai kepastian hukum negara, melainkan juga untuk keadilan dalam penerapan hukum.